Kartu Kredit dan Ketentuan Perbankan (1)

Kartu Kredit dan Ketentuan Perbankan (1)

Pengertian dari ketentuan perbankan di  sini adalah ketentuan yang dibuat oleh BI, tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu kredit yang dibuat pada tahun 2005, dan diperbarui pada tahun 2008. Peraturan ini terdiri dari 69 halaman yang secara umum dapat diringkas sebagai berikut:

* Kartu kredit bisa diterbitkan oleh lembaga bank umum dan lembaga non- bank yang telah memiliki izin dengan persyaratan tertentu yang diatur oleh BI. Persyaratan itu meliputi:

– Rencana kerja bank atau lembaga selain bank sebagai penerbit kartu kredit.

– Hasil analisis bisnis penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu sampai 1 tahun ke depan.

– Bukti kesiapan perangkat hukum.

– Bukti kesiapan penerapan manajemen resiko.

– Bukti kesiapan operasional.

* Kartu kredit merupakan salah satu bentuk alat pembayaran dengan menggunakan kartu (di samping ada ATM, kartu prabayar, dan kartu debit) yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran seperti transaksi pembelanjaan.

* Kartu kredit juga bisa digunakan untuk melakukan penarikan tunai dengan kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit kartu kredit.

* Pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu sebelum jatuh tempo yang disepakati baik secara pelunasan sekaligus ataupun dibayar secara angsuran.

* Bank mengganggap bahwa pemegang kartu adalah pemilik sah dari kartu kredit. Segala aktivitas yang terjadi pada kartu merupakan tanggung jawab pemilik kartu, walaupun itu dilakukan oleh orang lain dengan sepengetahuan pemilik aslinya.

* Lembaga bank dan selain bank penerbit kartu kredit harus menaati peraturan dan persyaratan yang dibuat oleh Bank Indonesia.

* Bank Indonesia berhak memberikan sanksi berupa teguran tertulis sampai dengan pencabutan izin lembaga tersebut apabila menyalahi aturan- aturan:

– Memburuknya kondisi keuangan lembaga penerbit kartu kredit.

– Adanya rekomendasi dari otoritas pengawas.

– Lemahnya manajemen resiko yang digunakan oleh lembaga bank ataupun selain bank sebagai penerbit kartu kredit. (MW)