Kartu Kredit: Dokumen Persetujuan Penerbitan

Kartu Kredit: Dokumen Persetujuan Penerbitan

Berikut ini adalah dokumen- dokumen yang harus dilampirkan untuk mendapatkan persetujuan penerbitan kartu kredit yang diajukan secara tertulis kepada Bank Indonesia:

A. Lembaga bank, harus melampirkan:

– Rencana kerja bank yang di dalamnya mencantumkan rencana kegiatan bank sebagai penerbit;
– Hasil analisis bisnis dari kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang akan dilakukan untuk 1 (satu) tahun ke depan;
– Bukti kesiapan perangkat hukum;
– Bukti kesiapan penerapan manajemen resiko;
– Bukti kesiapan operasional.

B. Lembaga non-bank, harus melampirkan:

– Rencana kerja lembaga selain bank;
– Fotokopi dari akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang . Fotokopi akta pendirian badan hukum tersebut harus pula dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
– Hasil analisis bisnis dari kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang akan dilakukan untuk 1 (satu) tahun ke depan;
– Bukti kesiapan perangkat hukum;
– Bukti kesiapan penerapan manajemen resiko;
– Bukti kesiapan operasional.

Dalam hal ini, Bank Indonesia memiliki wewenang untuk:
– Menunda memberlakukan persetujuan penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu apabila menurut penilaian Bank Indonesia, bank atau lembaga non-bank tersebut tidak dapat bertindak sebagai penerbit untuk sementara waktu; atau
– Membatalkan persetujuan penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu apabila menurut penilaian Bank Indonesia, bank atau lembaga non-bank tersebut tidak dapat bertindak sebagai penerbit.
Penundaan atau pembatalan persetujuan oleh Bank Indonesia tersebut antara lain didasarkan pada:
– Memburuknya kondisi keuangan bank;
– Adanya rekomendasi dari otoritas pengawas lembaga selain bank untuk menunda berlakunya atau membatalkan persetujuan yang telah diberikan kepada lembaga non-bank sebagai penerbit;
– Lemahnya manajemen risiko bank atau lembaga non-bank yang dinilai dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang terkait dalam kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu kredit atau bahkan merugikan perekonomian nasional. (MW)