Peran Pemerintah dalam Penerbitan Kartu Kredit (2)

Peran Pemerintah dalam Penerbitan Kartu Kredit (2)

Peraturan- peraturan baru dikeluarkan oleh Bank Indonesia mulai tahun 2009, berkaitan dengan dampak terlalu longgarnya aturan main yang terjadi pada usaha kartu kredit pada tahun- tahun sebelumnya. Penerbit kartu kredit dianggap terlalu mudah memberikan fasilitas kartu kredit, batas pemakaian maksimum juga dinaikkan tanpa ada regulasi yang baku, kartu kredit juga disalahgunakan sebagai alat untuk mendapatkan uang secara tunai dan menyalahi fungsi utama kartu kredit. Seorang dengan gaji maksimal Rp 10.000.000 bisa saja menerima kartu kredit platinum dengan batas maksimal penggunaan Rp 30.000.000. Bukan hanya satu buah kartu platinum, namun setidaknya ada 5 kartu kredit dengan limit yang sama. Bisa dibayangkan, betapa besar resiko yang harus ditanggung bank penerbit kartu kredit jika maksimal kartu kredit yang dimilikinya. Rp 30.000.000 x 5 kartu = Rp 150.000.000 bukanlah angka yang kecil.

Penerbit kartu kredit yang memberikan borongan pekerjaan kepada penyedia jasa pemasaran kartu kredit telah memberikan perubahan besar dalam jumlah penerbitan kartu kredit. Hampir semua orang dewasa yang memiliki rekening tabungan di bank, selalu mendapatkan penawaran kartu kredit. Pemegang kartu kredit dengan mudah akan bisa mendapatkan kartu kredit dari penerbit yang lain melalui penyedia jasa marketing ini.

Akibat paling banyak terjadi dari besarnya penerbitan kartu kredit ini adalah kegagalan pembayaran tagihan kartu kredit. Dengan begitu, banyaknya pemegang pemegang kartu kredit yang mengalami gagal bayar. Bank penerbit kartu kredit pun segera melimpahkan pekerjaan penagihan kepada penyedia jasa penagihan tanpa ada regulasi yang mampu mengontrol kegiatan ini. Banyak orang yang menjadi korban kerasnya debt collector dalam menagih utang kartu kredit. Ada yang harus mendapatkan pukulan, hinaan, teriakan- teriakan yang memalukan, dan banyak sikap tidak menyenangkan yang lain. Ada pula yang sampai jatuh sakit, stres berkepanjangan, trauma, bahkan meninggal dunia akibat berurusan dengan debt collector. Pemegang kartu kredit yang mengalami gagal bayar sampai- sampai harus menjual aset berharga mereka seperti rumah, mobil, dan sebagainya untuk menutup utang kartu kredit itu. Ada pula yang harus mengalami percekcokan dan perceraian antara suami-istri. (MW)