Peran Pemerintah dalam Penerbitan Kartu Kredit (3)

Peran Pemerintah dalam Penerbitan Kartu Kredit (3)

Melihat begitu banyaknya laporan dan pemberitaan yang tidak bagus ini, pemerintah melalui Bank Indonesia dengan segera membuat regulasi baru dan terus melakukan penyesuaian dan perubahan agar bisnis kartu kredit tetap bisa berjalan dengan baik. Hal itu dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan manfaat yang maksimal, dan penerbit kartu kredit bisa menikmati keuntungan. Masyarakat pemegang kartu kredit beserta penerbit kartu kredit diharapkan juga bisa semakin memahami tentang konsekuensi beserta resiko- resiko yang bisa terjadi, dalam hal penerbitan dan kepemilikan kartu kredit.

Dalam pemberitaan di media massa, Peraturan Bank Indonesia nomor 14/02/PBI 2012 yang cukup ketat dalam mengatur dunia kartu kredit di Indonesia harus bisa dijalankan pada tanggal 1 Januari 2015. Cukup lama memang batas waktu yang harus dilalui agar peraturan itu bisa dijalankan dengan benar, karena banyak sekali perubahan signifikan yang harus dilakukan bank penerbit kartu kredit. Bukan hanya perubahan administrasi, aturan penghitungan suku bunga, denda, jumlah maksimal kepemilikan kartu kredit, jumlah maksimal plafon penggunaan kartu kredit, kegiatan alih daya yang harus direvisi ulang mulai perizinan dan yang paling utama adalah pendataan ulang pengguna kartu kredit di seluruh Indonesia. Ini bukanlah pekerjaan mudah dan yang pasti membutuhkan waktu yang cukup lama.

Dengan adanya aturan main yang cukup jelas dari pemerintah Indonesia, dunia kartu kredit Indonesia akan menjadi lebih dinamis. Terutama setelah pemerintah mau berperan dalam menyusun regulasi- regulasi yang bukan hanya melindungi lembaga penerbit kartu kredit, namun juga melindungi pemegang kartu kredit. Persyaratan- persyaratan yang diminta pemerintah di dalam peraturan di atas selayaknya harus dipenuhi, agar bisnis kartu kredit bisa berjalan dengan baik.

Bagi pemegang kartu kredit sendiri, hendaknya selalu memperhatikan aturan main yang ada. Meskipun pemerintah telah melindungi hak- hak pemegang kartu kredit melalui regulasi- regulasi terbarunya, kesalahan fatal tetap saja bisa terjadi ketika pengguna kartu kredit tidak mau memahami secara detail segala resiko yang bisa muncul akibat penggunaan kartu kredit. (MW)