Peran Pemerintah dalam Penerbitan Kartu Kredit

Peran Pemerintah dalam Penerbitan Kartu Kredit

Bisnis penerbitan kartu kredit di Indonesia benar- benar mencuat semenjak keluarnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005, yang mengatur tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Segera setelah diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia tentang Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (PBI APMK) ini, hampir semua lembaga bank di Indonesia berlomba- lomba memberikan fasilitas kepada nasabahnya untuk memiliki kartu kredit. Bahkan, nasabah bank satu bisa mendapatkan kartu kredit dari nasabah bank yang lain.

Didukung oleh kewajiban tukar- menukar data pemegang kartu kredit maka secara otomatis setiap bank bisa mengetahui daftar nasabah yang memiliki riwayat transaksi yang sangat baik. Nasabah seperti ini akan diberikan kemudahan untuk memiliki kartu kredit dari bank manapun, termasuk dalam meningkatkan golongan dan penggunaan maksimum. Nasabah dengan riwayat transaksi yang baik seringkali mendapatkan penawaran kartu kredit dari hampir semua bank melalui agensi marketing. Tidak jarang, satu orang pemegang kartu kredit bisa menerima telepon penawaran fasilitas kartu kredit lebih dari 5 kali dalam satu hari. Keputusan untuk menindaklanjuti atau menolak penawarani itu berada di tangan nasabah sepenuhnya.

Kewajiban tukar- menukar data pemegang kartu kredit juga banyak membantu petugas dari bank penerbit untuk memilih nasabah mana yang tidak layak mendapatkan kartu kredit. Setiap kali ada nasabah yang mengalami gagal bayar tagihan kartu kredit, bisa dipastikan dia tidak akan mendapat fasilitas kartu kredit lagi dari bank manapun, sampai tagihan itu dibayar lunas dan namanya telah hilang dari daftar blacklist. Namun sekali lagi, keberadaan agency marketing seringkali tidak menghiraukan ketentuan pembatasan pengguna kartu kredit tersebut. Dengan dalih mengejar setoran, tetap saja pemegang kartu kredit yang sudah mengalami kegagalan dalam hal pembayaran mendapat penawaran kartu kredit lagi. (MW)