Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 (2)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 (2)

Pasal- pasal yang mengatur tentang kartu kredit di dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 11/11/PBI/2009 ada yang tetap tidak mengalami perubahan, di antaranya adalah:

* Bahwa penerbitan kartu kredit oleh lembaga penerbit kartu berhutang harus didasarkan atas permohonan yang ditandatangani oleh calon pemegang kartu. Peraturan ini telah mengubah mekanisme sebelumnya, di mana beberapa bank penerbit langsung mengirimkan kartu berhutang yang siap diaktivasi kepada nasabah tanpa ada pengajuan aplikasi permohonan terlebih dahulu.

* Dalam hal proses penagihan tunggakan, lembaga penerbit kartu kredit baik bank maupun non- bank harus mengikuti ketentuan yang tercantum dalam surat edaran Bank Indonesia.

* Penerbit kartu berhutang dilarang memberikan fasilitas yang memberikan dampak timbulnya biaya tambahan kepada pemegang kartu, tanpa persetujuan dan pemberitahuan sebelumnya.

* Penerbit kartu kredit dilarang memberikan fasilitas yang di luar fungsi utama dari kartu berhutang kepada pemegang kartu tersebut tanpa persetujuan tertulis dari pemilik kartu.

* Penerbit kartu kredit harus saling memberikan informasi tentang data pemegang kartu berhutang yang tergolong sebagai native list.

* Penerbit kartu kredit dilarang memberikan informasi tentang pemegang kartu kepada pihak lain, di luar kepentingan tentang penyelenggaraan kartu berhutang tanpa persetujuan tertulis dari pemegang kartu.

* Penerbit kartu berhutang yang akan memberikan produk baru kartu berhutang harus melaporkan ke Bank Indonesia, disertai pemenuhan ketentuan yang berlaku.

* Penerbit kartu kredit harus bertanggung jawab apabila ada kerjasama dengan pihak lain dalam tentang kartu berhutang, misalnya pemasaran dan penagihan tunggakan.

Larangan- larangan Bank Indonesia kepada penerbit kartu kredit masih banyak yang tidak diindahkan misalnya tentang pemberian fasilitas asuransi kepada pembawa kartu berhutang di mana pembayaran asuransi akan didebit langsung dari kartu kredit. Pemberian fasilitas ini diberlakukan hanya melalui konfirmasi via telepon yang ada alat perekamnya. Banyak pengguna kartu berhutang yang merasa dirugikan atas praktik pemberian fasilitas semacam ini. (MW)