Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/25/PBI/2011 (1)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/25/PBI/2011 (1)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/25/PBI/2011 tentang Prinsip Kehati- hatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain

Begitu banyak kasus dan keluhan masyarakat muncul akibat peraturan Bank Indonesia sebelumnya yang dirasa terlalu longgar dalam mengatur dunia kartu kredit di Indonesia. Kartu kredit mudah sekali didapatkan karena kinerja agen marketing (pihak lain) yang seperti mengejar target penjualan. Penggunaan kartu kredit banyak yang tidak terkontrol dan berakibat terjadinya keterlambatan pembayaran kartu kredit dan pembayaran tagihan minimum. Dilanjutkan oleh tagihan bulan berikutnya yang membengkak. Kejadian- kejadian ini merupakan penyebab paling awal atas kasus- kasus yang banyak terjadi pada dunia kartu kredit Indonesia. Pengguna kartu kredit tidak membayar tagihan kartu kredit dan debt collector bekerja secara arogan.

* Bank Indonesia tidak tinggal diam dalam menyikapi banyaknya kasus tidak baik ini dan segera mengeluarkan aturan- aturan baru, terutama tentang kerja sama penerbit kartu kredit dengan pihak lain sebagai berikut: Bank hanya dapat melakukan alih daya atas pekerjaan penunjang pada alur kegiatan usaha bank dan pada alur kegiatan pendukung usaha bank.

* Yang dimaksud dengan kegiatan usaha antara lain:
– Penghimpunan dana dari masyarakat (funding)
– Pemberian kredit/ pembiayaan (lending/ financing)
– Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.

* Yang dimaksud dengan ‘kegiatan pendukung usaha’ adalah kegiatan lain yang dilakukan bank di luar kegiatan usaha bank antara lain:
– Kegiatan yang terkait dengan sumber daya manusia
– Manajemen resiko
– Kepatuhan
– Internal audit
– Akunting dan keuangan
– Teknologi informasi
– Logistik
– Pengamanan

* Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain (perusahaan penyedia jasa) disebut sebagai alih daya yang harus dilakukan dengan hati- hati dan manajemen resiko.

* Alih daya bisa dilakukan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa tenaga kerja. (MW)