Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/25/PBI/2011 (4)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/25/PBI/2011 (4)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/25/PBI/2011 tentang Prinsip Kehati- hatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/25/PBI/2011 ini memang secara spesifik mengatur kegiatan alih daya yang dilakukan bank penerbit kepada pihak lain. Fokus utamanya adalah kegiatan alih daya penjualan kartu kredit (marketing agency) dan debt collector. PBI ini dibuat untuk memberikan kejelasan tanggung jawab bank atas pekerjaan yang dilakukan pihak lain dan memberi perlindungan kepada nasabah.

Peraturan ini memiliki banyak sekali dampak terhadap dunia pemasaran dan penagihan kartu kredit di antaranya:
– Perusahaan penyedia jasa debt collector dan marketing agency segera menyelesaikan tugasnya sebelum peraturan ditegakkan.
– Bank segera merevisi ulang perjanjian dengan debt collector dan marketing agency.
– Bank banyak yang segera menawarkan penyelesaian atau penutupan kartu kredit yang mengalami tunggakan, jika perlu pengguna kartu kredit diberikan diskon yang tidak sedikit.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/25/PBI/2011 kelihatannya banyak mengalami kendala untuk dilaksanakan dengan benar karena banyak kepentingan dari bank penerbit kartu kredit yang harus tetap dijalankan seperti pemasaran kartu kredit dan penagihan utang kartu kredit. Di mata bank penerbit, dua hal pokok ini adalah kunci berjalannya usaha kartu kredit. Apabila harus dihentikan, maka usaha kartu kredit tidak akan bisa berjalan dengan baik.

Dengan hadirnya peraturan Bank Indonesia ini, kasus- kasus penganiayaan oleh debt collector kepada pengguna kartu kredit atau kepada korban salah sasaran yang sering terjadi pada tahun 2009 dan 2010 mulai berkurang ketika memasuki tahun 2011. Meskipun masih ada teriakan- teriakan memalukan debt collector, berita penganiayaan secara fisik oleh debt collector sudah nyaris tidak terjadi lagi.

Solusi terbaik yang diambil bank penerbit adalah tetap menjalankan fungsi marketing dan penagihan dengan menggunakan jasa pihak lain, namun tetap berada dalam koridor aturan main yang benar. Fungsi kontrol harus tetap dijalankan dengan baik oleh Bank Indonesia, bank penerbit kartu kredit, kepolisian dan masyarakat luas agar peraturan ini bisa ditegakkan. Apabila ada tanda-tanda akan terjadinya tindakan penganiayaan seperti ancaman, teriakan, dan sebagainya, sebaiknya segera melapor ke petugas kepolisian terdekat. Sangat dianjurkan kepada pengguna kartu kredit bermasalah untuk menyimpan nomor telepon emergency kepolisian terdekat. (MW)