Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/02/PBI/2012 (3)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/02/PBI/2012 (3)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/02/PBI/2012 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu

* Penghitungan bunga yang timbul atas transaksi kartu kredit wajib dilakukan oleh penerbit kartu kredit dengan memperhatikan paling kurang hal- hal sebagai berikut:
– Untuk transaksi pembelanjaan, bunga dibebankan apabila pemegang kartu tidak melakukan pembayaran, melakukan pembayaran tidak penuh, atau melakukan pembayaran penuh setelah tanggal jatuh tempo pembayaran;

– Untuk transaksi tarik tunai, bunga dibebankan apabila pemegang kartu tidak melakukan pembayaran, melakukan pembayaran tidak penuh, atau melakukan pembayaran penuh baik sebelum atau setelah tanggal jatuh tempo;

– Penghitungan hari bunga atas utang kartu kredit didasarkan dan dimulai dari tanggal pembukuan (posting) penerbit;
– Biaya dan denda, serta bunga terutang dilarang digunakan sebagai komponen penghitungan bunga;
– Penetapan bunga harian didasarkan pada perhitungan jumlah hari kalender dalam setahun dan ditetapkan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari.

* Bank Indonesia menetapkan suku bunga maksimum kartu kredit dan harus dipatuhi oleh penerbit kartu kredit. Suku bunga ini berlaku untuk semua transaksi pembelanjaan dan transaksi tarik tunai menggunakan kartu kredit. Bank Indonesia mengumumkan batas maksimum suku bunga kartu kredit paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sebelum peraturan Bank Indonesia ini diberlakukan secara efektif.

Untuk permasalahan penagihan kartu kredit dan alih daya pekerjaan penagihan kartu kredit, Bank Indonesia mengatur hal- hal sebagai berikut:
– Dalam penagihan kartu kredit, penerbit kartu kredit wajib mematuhi pokok- pokok etika penagihan kartu kredit.
– Penerbit kartu kredit menjamin bahwa penagihan utang kartu kredit baik yang dilakukan oleh penerbit kartu kredit sendiri maupun yang dilakukan oleh penyedia jasa penagihan harus mengikuti ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundangan yang berlaku. (MW)