Peraturan Penyelenggaraan BI Kegiatan Kartu (2)

Peraturan Penyelenggaraan BI Kegiatan Kartu (2)

Pemberian kredit yang merupakan fasilitas kartu kredit wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan bank bagi bank umum. Penghitungan bunga atau denda yang timbul atas transaksi kartu kredit dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kewajaran.

* Apabila pemberian kredit tersebut ternyata menjadi kredit yang bermasalah, penyelesaian atas kredit bermasalah tersebut termasuk tagihan pokok, bunga dan denda, diselesaikan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan bank bagi bank umum.

* Penghitungan kolektibilitas kredit dalam kartu kredit wajib dilakukan sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kolektabilitas kredit bank umum.

* Penerbit kartu kredit dapat melakukan penghitungan kolektabilitas yang lebih hati- hati (prudent) daripada ketentuan Bank Indonesia untuk kepentingan internal penerbit kartu kredit yang bersangkutan. Namun untuk kepentingan pelaporan kepada Bank Indonesia, penerbit kartu kredit wajib melakukan penghitungan kolektabilitas kredit berdasarkan ketentuan Bank Indonesia mengenai pemberian kredit oleh bank.

* Penerbit wajib menjamin bahwa penagihan atas transaksi kartu kredit, baik yang dilakukan oleh penerbit sendiri atau menggunakan jasa pihak lain, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

* Penerbit dilarang memberikan fasilitas yang mempunyai dampak tambahan biaya kepada pemegang kartu atau memberikan fasilitas lain di luar fungsi utama kartu kredit tanpa persetujuan tertulis dari pemegang kartu. Contoh pemberian fasilitas ini misalnya adalah produk- produk asuransi, berlangganan TV kabel, dan lain- lain.

* Penerbit wajib melakukan tukar- menukar informasi data pemegang kartu dengan seluruh penerbit lainnya yang meliputi negative list dan positive list serta data negatif penyedia barang atau jasa (merchant black list). Tukar- menukar informasi tersebut bisa dilakukan secara bilateral atau melalui pusat pengelola informasi.

* Apabila tukar- menukar informasi yang dilakukan melalui pusat pengelola informasi, Bank Indonesia akan menetapkan ketentuan pelaksanaan tukar- menukar informasi dan pengaturan tanggung jawab pusat pengelola informasi tersebut.

* Penerbit dilarang memberikan informasi data pemegang kartu kepada pihak lain di luar kepentingan tukar- menukar informasi tanpa persetujuan tertulis dari pemegang kartu kredit. (MW)