Proses Persetujuan Kegiatan Alat Pembayaran Kartu Kredit

Proses Persetujuan Kegiatan Alat Pembayaran Kartu Kredit

Sebelum sebuah kartu kredit muncul di tengah masyarakat, ada proses persetujuan yang harus dilalui secara peraturan yang berlaku. Pada peraturan Bank Indonesia juga diatur mengenai proses persetujuan penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang meliputi:

1. Prinsipal dalam penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu kredit terdiri dari:

a) Prinsipal umum, yaitu prinsipal yang hak atas mereknya selain digunakan oleh prinsipal yang bersangkutan, juga digunakan oleh penerbit lain berdasarkan suatu perjanjian tertulis; atau prinsipal yang hak atas mereknya digunakan oleh penerbit lain berdasarkan suatu perjanjian tertulis. Prinsipal jenis umum ini hanya bisa dilakukan oleh lembaga non- bank.

b) Prinsipal khusus, yaitu prinsipal yang hak atas mereknya hanya digunakan oleh prinsipal yang bersangkutan, yang sekaligus bertindak sebagai penerbit atau acquirer. Prinsipal ini hanya bisa dilakukan oleh lembaga bank.

2. Bank atau lembaga non- bank yang akan bertindak sebagai prinsipal wajib melaporkan rencana kegiatannya kepada Bank Indonesia secara tertulis.

3. Bank Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan prinsipal dalam rangka meningkatkan keamanan dan kelancaran penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu. Apabila Bank Indonesia memberlakukan sanksi penghentian sementara atau mencabut persetujuan yang telah diberikan kepada penerbit kartu kredit, maka prinsipal wajib menghentikan sementara atau mencabut persetujuan penggunaan merek yang telah diberikan kepada penerbit tersebut.

4. Bank atau lembaga non- bank dapat menjadi penerbit seluruh jenis alat pembayaran dengan menggunakan kartu, baik kartu kredit, kartu ATM, kartu debit, maupun kartu prabayar.

5. Lembaga non- bank yang dapat bertindak sebagai penerbit kartu kredit yaitu lembaga non- bank yang telah memperoleh izin dari Departemen Keuangan Republik Indonesia untuk menjalankan kegiatan kartu kredit dan mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.

6. Permohonan mendapatkan persetujuan penerbitan kartu tersebut bisa diajukan secara tertulis kepada Bank Indonesia.

Setelah disetujui, kemudian kartu kredit dapat terbit dan bebas digunakan oleh masyarakat luas. Jenis kartu kredit apa yang Anda ingin atau sudah miliki? (MW)